Ibukota Provinsi Papua yang akan berkedudukan di Merauke akhirnya disetujui dan disepakati oleh 4 Bupati Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Termasuk yang disetujui adalah pembiayaan Provinsi Papua Selatan selama 3 tahun berturut-turut dan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Legeslatif dan Gubernur defenitif Pertama. Persetujuan itu disepakati dalam pertemuan segi empat antara Bupati dan DPRD 4 Kabupaten tersebut berlangsung Senin (1/9) malam di Noken Sai Hotel Asmat. Hadir Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze, Wakil Bupati Drs Waryoto, Ketua DPRD Daniel Walinaulik, Bupati Mappi Drs Aminadap Yumame, Wakil Bupati Stevanus Kaisma, S.Sos, dari DPRD Mappi, dari Kabupaten Boven Digoel, hadir Bupati Yusak Yaluwo, SH, M.Si, Wakil Bupati Marselino Yamkondo, Ketua DPRD Drs Paulus Wanggimop, Sekda Drs Domin J Ulian M.Si, sementara dari Pemkab Asmat, diwakili Sekda Laurensius Gebze, S.Sos. Hadir pula Ketua Center Demokratic Uncen H. Muhammad Musa’ad. Pertemuan segi empat berlangsung sekitar 5 jam tersebut berjalan dengan suasana penuh kekeluargaan. Pertemuan itu tak lain untuk menyatukan presepsi dan pemahaman dalam rangka memenuhi persyaratan adminstrasi Pembentukan Provinsi Papua Selatan terkait surat Gubernur Papua Barnabas Suebu bernomor 135/2905/SET tertanggal 25 September 2007. Dalam surat tersebut, ada 4 syarat yang belum dipenuhi, yakni peta cakupan wilayah, Keputusan persetujuan 4 Bupati dan DPRD tersebut tentang kedudukan ibukota PPS, dan menyiapkan pembiayaan penyelenggaraan PPS selama 3 tahun berturut-turut dan penyelenggaraan Pemilu pertama. Dengan persetujuan itu, 4 syarat administrasi yang belum dipenuhi itu tidak ada masalah lagi, karena masing-masing 4 Bupati dan DPRD tersebut akan segera membuat keputusan persetujuan persyaratan admistrasi yang belum terpenuhi tersebut. Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH sebagai Ketua Tim pada awal pemaparannya menginginkan kedudukan ibukota tersebut berada di Tanah Merah dengan berbagai alasan yang dikemukakan seperti ketersediaan bahan bangunan yang melimpah, air bersih, lahan yang luas untuk pengembangan dan berbagai alasan lain. Namun karena mengingat waktu yang tersedia bagi Tim untuk mengejar waktu persidangan DPR RI, akhir sepakat dan menyetujui kedudukan ibukota tersebut berada di Merauke. Sementara Bupati Mappi Drs Aminadap Yumame yang tercatat pertama kalinya turut dalam pertemuan PPS tersebut membantah humor yang berkembang bila dirinya tidak mendukung pembentukan PPS tersebut..” Saya mau katakan bahwa humor yang berkembang tersebut tidak benar. Saatnya kita harus membuat sejarah untuk kemajuan masyarakat kita yang ada di Papua Selatan,’’ kata mantan Kadispenda Merauke ini yang disambut tepuk tangan hadirin yang hadir. Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze yang memandu langsung pertemuan segi empat tersebut mengungkapkan, tinggal 1 bulan lagi waktu yang dibutuhkan uintuk mempercepat seluruh proses kelengkapan administrasi tersebut baik dari tingkat bawah (kabupaten,red) maupun provinsi. Empat Bupati tersebut juga sepakat untuk bertemu langsung dengan Gubernur Papua untuk membicarakan masalah pembiayaan 3 tahun berturut-turut dari Provinsi Papua terkait pembentukan PPS tersebut.