Komisi II DPR RI yang membidangi pemekaran akan menggunakan hak inisiatif dewan untuk menggolkan Pemekaran Kabupaten Muyu dan Kabupaten Digoel Muara menjadi Rancangan Undang-Undang. 

"Tidak perlu menungggu. Kami akan menggunakan hak inisiatif untuk memperjuangkan pemekaran itu," kata Ketua Otonomi Daerah Komisi II DPR RI Drs H Eka Santoso, di Merauke, Senin (15/2/2008). 

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-P tersebut mengungkapkan, untuk menjadi inisiatif DPR, hanya dibutuhkan minimal 13 tandatangan dari 50 anggota DPR RI yang ada di Komisi II. 

Dalam kunjungannya ke Merauke untuk melihat langsung kesiapan pemekaran Pemerintah Kota Merauke dan Provinsi Papua Selatan, Senin (15/12), kemarin, Eka Santoso didampingi 2 anggota Komisi II lainnya, HM Khaidir M Wafa dari PKB dan H. Jazuli Junaini, MA dari PKS. 

"Kami bertiga sudah siap, tinggal dukungan 10 orang,"jelasnya. Karena itu, Eka Santoso meminta Tim Pemekaran dari 2 daerah tersebut untuk segera menyerahkan dokumen kelengakapan ke Komisi II DPR RI, agar pihaknya segera mengambil langkah untuk menggolkan kedua usulan otonomi baru tersebut. 

Wakil Bupati Boven Digoel Marselinus Yamkondo yang juga Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu mengatakan sesuai arahan yang didapatkan dari Wakil Ketua Komisi II tersebut, seluruh persyaratan telah dilengkapi pihaknya. "Tinggal menunggu waktu untuk datang menyerahkan ke Komisi II," katanya. 

Pemekaran Kabupaten Muyu merupakan bagian dari Kabupaten Boven Digoel sebagai Kabupaten induk dengan posisi ibukota yang diusulkan berada di Distrik Mindiptana. 

Sedangkan Pemekaran Kabupaten Muara Digoel adalah bagian dari Kabupaten Mappi sebagai kabupaten induk dengan ibukota yang diusulkan berada di Bade, Distrik Nambai. 

Pada kesempatan tersebut, dokumen usulan Pemekaran Kabupaten Muyu dan Kabupaten Muara Digoel diserahkan yang diterima oleh Eka Santoso sebagai Ketua TIM.

sumber:
www.cenderawasihpos.com