Proses restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines terus bergulir. Kini, kepak sayap Merpati akan dikendalikan dari Makassar.
Tenggelam di tengah persaingan, maskapai pelat merah ini menyandarkan harapan kepada sejumlah Pemda. Senin (1/9), Merpati resmi boyongan ke Makassar. Mereka meninggalkan kantor pusatnya di wilayah Kemayoran, Jakarta, dan secara resmi memindahkannya ke Makassar. Hari ini, kantor pusat baru itu diresmikan. Dari Jalan Swadaya No 5, Makassar, Merpati akan mencoba menyibak masa depannya.
Setelah nyaris selalu ‘berdarah-darah’ dan tak berdaya di tengah persaingan maskapai penerbangan yang ketat, Merpati mencoba ‘hidup lagi’. Memindahkan kantor pusat ke Makassar adalah salah satu bentuk rangkaian proses restrukturisasi Merpati. Di Makassar, Merpati akan menempati tiga gedung untuk pelayanan. Dua gedung yang statusnya sewaan ini terletak di bandara Hasanuddin. Satu di bandara lama, satunya lagi berada di bandara baru. Branch Office Management Merpati Airlines, Supandi AS mengatakan, terhitung Senin (1/9), semua manajemen dan operasional Merpati akan dilaksanakan di Makassar. Dan untuk itu, 150 orang karyawan Merpati dari Jakarta, juga akan diboyong ke tanah 'Angin Mammiri' ini. "Untuk proses perpindahan ini, dianggarkan sedikitnya Rp 10 miliar, termasuk di dalamnya kantor baru dan mess karyawan. Untuk efektifnya, kantor pusat yang ada di jalan Swadaya ini, juga akan difungsikan sebagai mess direksi," jelas Supandi di Makassar, Minggu (31/8).
Menurutnya, ditunjuknya Makassar sebagai kantor pusat baru Merpati, karena selama ini maskapai itu lebih konsentrasi di jalur Indonesia Timur. Hampir 75% rute penerbangan Merpati melintasi kawasan ini. Dan, sebagai pusat dari rute-rute penerbangan tersebut adalah di Makassar. "Dari 130 jadwal penerbangan per hari, tiga perempatnya berada di kawasan timur Indonesia. Jadi untuk perhitungan mengurangi biaya operasional, kantor pusat kita pindah ke Makassar," terang Supandi.
Di tempat baru ini, Merpati akan tampil dengan semangat baru. Apa? Mengupayakan lebih banyak kerja sama operasional (KSO) dengan pemerintah daerah. Alasannya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kepentingan untuk membantu masyarakatnya, termasuk masalah transportasi udara, agar lebih cepat dan terjangkau. "Saat ini kita sudah melakukan KSO di 13 daerah, di antaranya, Merauke, NTB,NTT, Bima, Kota Waringin Timur, Bau-bau, Mamuju, dan Gunung Sitoli. Dari KSO ini, Merpati juga punya kepentingan untuk terbang, berusaha untuk untuk mencari profit dari operasional itu," papar Supandi. Artinya, dengan bisnis yang berbeda, Pemda dan Merpati punya kepentingan yang sama. Pada hubungan ini, Pemda secara politis telah memenuhi kebutuhan warganya. Di sisi lain, Merpati mendapatkan keuntungan secara ekonomis.