Rencana Gubernur Papua untuk menurunkan Tim BPK dan Bawasda Provinsi ke Merauke untuk melakukan audit keuangan Pemkab Merauke, Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze menandaskan, hanya akan memperbolehkan audit itu dilakukan untuk anggaran tahun 2008. Sebab, audit anggaran 2006 dan 2007 sudah dilakukan berkali-kali. ‘’ Rencanannya kita akan diaudit mulai dari tahun 2006, 2007 dan 2008 dari teman-teman Provinsi yakni dari Tim Bawasda dan BPK. Padahal sesunggunya untuk tahun 2006 dan 2007 sudah diaudit. Perintah saya hanya satu. Pakai saja yang sudah diaudit itu (untuk hasil audit 2006 dan 2007). Kalau mau periksa 2008 silakan,” , atas rencana Tim BPK dan Bawasda ke Merauke melakukan audit, ketika menutup Diklat PIM Golongan IV Angkatan II dilingkup Pemkab Merauke, Kamis (18/9).

 “ Jadi kita tidak akan mengulang-ulang lagi. Karena sudah berkali-kali itu kita diperiksa. Kecuali kalau mau cari salah tapi kalau mau membenahi ya mari kita gunakan etika pemeriksaan karena pemeriksaan itu meluruskan apa yang keliru. Jadi bukan mencari salah,’’ tambah Bupati Gebze. Pada penutupan itu, Bupati Gebze meminta aparatnya untuk bekerja dengan baik Sebab, menurut Bupati Gebze, entah masih berjalan dalam rel yang benar atau tidak tapi realitas bahwa saat ini aparat birokrasi berhadapan dalam sebuah tuntutan baik yang datang dari masyarakat maupun dari LSM bahwa birokrasi harus baik. ‘’Ada standar diluar ketentuan normatif. Ada standar yang dibuat oleh kalangan pengontrol baik masyarakat maupun LSM. Dan saya pikir mungkin sudah baca dari Koran kemarin dimana saya dituduh korupsi. Ini sebuah keprihatinan,” jelasnya. Dirinya mengaku sudah dihakimi sebelum mendapatkan data yang akurat.

 “ Hanya karena sebuah yayasan atau LSM yang namanya ICW. Pemerintah provinsi langsung respons menurunkan tim,’’ ungkap Bupati. ‘’Jadi kita ini divonis seperti melakukan pelanggaran besar di Republik ini. Padahal itukan hanya sebuah temuan ICW yang bermain dengan orang-orang yang tidak senang disini. Menyalurkan data seadanya lalu ditaburkan lewat media massa bahwa kita melakukan penyimpangan,’’ sambung Bupati Gebze. Mulai dari pesawat dipersoalkan sampai pada gaji Bupati juga dipersoalkan. Yang menurut Bupati Gebze hanya Rp 6 juta sekian perbulan dibilang Rp 11 miliar pertahun. ‘’Kalau Rp 6 juta sekian perbulan dikali 1 tahun hanya 84 juta tapi hitungannya miliar. Ini kan sangat berlebihan. Dan tentu ini sangat menyakitkan karena apa yang ditaburkan ke seluruh Republik ini sungguh-sungguh tidak ada perlindungan dan etika hidup,’’ jelasnya. 

Karena itu, kepada seluruh aparatnya, Bupati Gebze kembali mengingatkan untuk berhati-hati dalam bekerja meskipun itu sudah dilakukan sesuai dengan standar. ‘’Karena nama lebih rusak duluan. Kalau mau diperbaiki belakangan tapi ongkosnya tidak tertutup,’’ terangnya. Bupati Gebze kembali menegaskan, jika akan mengaudit hanya untuk 2008 yang belum diaudit. Sedangkan untuk 2006 dan 2007 gunakan hasil audit yang dilakukan sebelumnya. ‘’Jangan sampai kita ini dituduh sebelum diteliti. Itu karena cuma ucapan Si Danang saja yang tidak jelas lalu kita dibilang sudah makan uang Rp 30 miliar yang hitungannya tidak jelas. Hanya karena seorang yang sudah tidak bangun SMK Kimaam dan kita cari dan untuk melindungi diri dia pergi. Habis Rp 500 juta tapi proyek tidak ada. Data semua itu ada,’’ kata Bupati.