Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze menyoroti soal pelayanan standar yang dilakukan oleh pihak RSUD Merauke selama ini terhadap setiap pasien. Menurutnya, pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Merauke selama ini belum memenuhi standar pelayanan. Terkadang petugas lamban memberikan penanganan yang membuat pasien terpaksa harus dirujuk keluar Merauke. 

‘’Ini adalah fakta, bukan masalah. Tapi harus menjadi koreksi bagi kita semua,’’ kata Bupati Gebze pada wisuda 39 lulusan DIII Keperawatan Poltekes Merauke, berlangsung di Aula Poltekes Merauke, Sabtu (8/11). 

Banyaknya pasien rujukan yang dilakukan selama ini, menyebabkan biaya rujukan yang dikeluarkan Pemda melalui Dinas Kesehatan cukup besar. ‘’Harus diketahui bahwa biaya rujukan yang sekarang dikeluarkan dan itu menjadi pertanyaan dan kita diserang, mengapa ongkos biaya kesehatan di Dinas lebih besar dari pada di RSUD dan Puskesmas. Mereka belum tahu bahwa yang terbesar itu adalah biaya rujukan seluruh pasien Merauke ke kampung orang Sakitnya Merauke di Cikini,’’ jelasnya. 

Jika pelayanan standar dapat dilakukan, tambah Bupati Gebze, maka biaya yang dikeluarkan untuk rujukan tersebut dapat digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan yang belum dilengkapi Pemerintah. ‘’Mari kita koreksi semua secara bersama-sama dengan baik supaya kita sungguh-sungguh menjalankan amanat untuk pelayanan kesehatan,’’ ajak Bupati. 

Sementara itu, 30 Perawat Poltekes Merauke yang diwisuda itu merupakan Angkatan Pertama dari 48 orang yang diterima pada semester pertama. Sebagian dari lulusan tersebut merupakan perawat yang telah bekerja pada Puskesmas dan merupakan tugas belajar baik dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke drg Josef Rinta Riatmaka, M.Kes, mewakili Menkes dan Kadinkes Provinsi Papua, mengharapkan nantinya para lulusan tersebut dengan kesungguhan hati, penuh pengabdian dan rela ditugaskan dimana saja sesuai dengan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Merauke yakni melayani dan memperhatikan masyarakat di wilayah-wilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. 
‘’Karena pelayanan kesehatan merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat tidak hanya warga yang tinggal di kota tapi juga yang ada di kampung-kampung punya hak yang sama,’’ tambahnya. 

sumber:
www.cenderawasihpos.com